Senin, 08 Juni 2015


PRESS RELEASE


9 Mei - 16 Mei 2015

PELATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pelatihan Kepemimpinan Universitas Negeri Jakarta telah memasuki rangkaian yang terkahir. Pada rangkaian yang terkahir atau biasa disebut PKMU III ini para peserta dari berbagai fakultas melakukan pengabdian masyarakat. Berlokasikan di daerah Kampung Sawah, peserta dikenalkan dengan tatanan masyarakat yang terbilang terbelakang dari segi ekonomi. lokasi yang dipilih tidak jauh dari Universitas Negeri Jakarta tempat para peserta menimba ilmu. ditengah hiruk-pikuk kesibukan ibu kota, peserta dilatih mengenai kepekaan sosial dengan salah satu kondisi masyarakat Jakarta.
Dimulai dari sesi penggalangan dana, para peserta terlihat sangat bersemangat. Pada Sabtu pagi (9/5/2015) sejak pukul 09.00-17.00 WIB para peserta mampu mengumpulkan kurang lebih sebesar 12 juta. Walaupun belum sesuai target agenda yakni 15 juta namun semangat para peserta tak pupus. setelah melobby panitia akhirnya peserta diberikan kesempatan untuk mencari dana tambahan esok hari sebesar 3 juta. Setelah terkumpul kurang lebih 15 juta peserta dan panitia mulai melakukan berbagai renovasi sarana umum di desa Kampung Sawah.

Sarana yang akan direnovasi yakni MCK warga, Aula, dan pembuatan Tanggul pinggir sungai. namun karena beberapa kendala proyek pembuatan tanggul diganti dengan penanaman pohon disekitar pinggir sungai. Pengabdian Masyarakat dilakukan bertahap mengingat para mahasiswa dengan segala kesibukannya mempunyai amanah untuk menuntut ilmu dikampus. Program renovasipun sangat didukung oleh masyarakat sekitar. Bantuan konsumsi serta tenaga diberikan sebagai bukti dukungan dan kepedulian warga terhadap kegiatan positif yang dilaksanakan para mahasiswa. Selain perbaikan sarana-prasana umum, peserta juga melakukan bakti pendidikan dengan membuka konsultasi dan bimbingan akademik kepada siswa/i SD-SMA disekitar lokasi.

Satu minggu pun berlalu, pada Sabtu (16/05/2015) renovasi telah selesai dilaksanakan. walaupun masih banyak kekurangan namun peserta dan panitia bersyukur sudah dapat memberikan yang terbaik. Penutupan pengabdian masyarakatpun dilaksanakan dengan suasana gembira nan meriah. Para warga beserta anak-anak turut berkonstribusi pada acara penutupan dengan mengadakan sambutan dan beberapa pentas seni penampilan religi dan tari daerah serta tak lupa makan bersama.


Jumat, 08 Mei 2015

PRESS RELEASE

Jumat, 8 Mei 2015

AKSI MAHASISWA DI KEMENDIKBUD

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di masyarakat. Baik politik, ekonomi, hukum, budaya, sampai adab dan etikapun dapat mencerminkan pendidikan seseorang. bukan saja sekadar gelar tapi ilmu yang terefleksikan dalam kehidupan nyata. Pendidikan jualah yang menjadi cermin sekaligus taraf apakah suatu bangsa/negara sudah mencapai peradaban yang maju atau menjadi yang tertinggal. Bagaimanakah dengan Indonesia?

 Masyarakat Indonesia kini dihadapkan oleh permasalahan pelik nan rumit terutama permasalahan pendidikan. Akhir-akhir ini sudah terlihat betapa dekadensi moral, rusaknya akhlak hingga kebobrokan mental menyinggapi penerus bangsa. Dari kasus contek-mencontek dikalangan siswa hingga korup-mengkorup dikalangan penguasa. Menjawab hal tersebut mahasiswa sebagai agen of change dan sosial control sudah seharusnya merespon kekacauan yang dialami bangsa ini. Tepat pada hari pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei, mahasiswa gabungan dari berbagai universitas se-JABODETABEK mengadakan aksi turun kejalan untuk mengawal jalannya proses pendidikan di Indonesia. Bertempat di depan kantor Kemendikbud para mahasiswa berkumpul dan menyuarakan suaranya.

Aksi mahasiswa dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Pada aksi kali mahasiswa membahas cukup banyak isu hangat terkait pendidikan. Sebelum memulai aksi mahasiswa dicerdaskan bahwa aksi yang akan dilakukan adalah aksi damai yang benar-benar murni menuntut respon dan keterbukaan dari pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan Republik Indonesia. Pembahasan yang pertama mengenai Penghapusan UN, dengan segala permasalahannya dan dampak untuk bangsa. Para mahasiswa berorasi dengan ilmiah menuntut penghapusan Ujian Nasional. Selanjutnya mahasiswa membahas tentang tidak konsistennya pemakaian kurikulum 2013 yang pada pelaksanaannya masih belum sesuai dari harapan. Padahal kurikulum adalah sebuah hal dasar dan pokok dari proses pendidikan di Indonesia. Selain membahas UN dan kurikulum, para mahasiswa juga membahas dan mempertanyakan pendidikan moral yang semakin carut-marut, guru honorer dan liberalisasi pendidikan yang masih menghantui dan dipraktekkan oleh para praktisi pendidikan.

Aksi mahasiswa sempat memanas ketika sampai sore hari aspirasi yang disuarakan belumlah mendapat respon apapun dari pihak kementrian. Namun pada sekitar pukul 17.20 mahasiswa berhasil melakukan negosiasi dan penjemputan pihak kementrian. Berdasarkan pernyataan dari humas kemendikbud bahwa pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan siap untuk melakukan audiensi pada akhir Mei 2015. Dengan kejelasan yang sudah diperoleh, diharapkan mampu menciptakan diskusi yang solutif untuk memperbaiki pendidikan Indonesia. Aksi yang terdiri dari mahasiswa UNJ, IPB, SEBI, Esa Unggul, BSI, dan UNPAK berakhir dengan ditutup oleh sumpah Mahasiswa Indonesia.




Senin, 04 Mei 2015

Pelatihan Kemahasiswaan II


BERITA DARI PESERTA PKMU UNJ 2
PRESS RELEASE

Jumat-Minggu, 1-3 April 2015

PELATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Universitas atau biasa disebut PKMU Universitas Negeri Jakarta yang kedua telah selesai dilaksanakan. Tempat pelaksanaan PKMU 2 berlokasi di daerah pesisir pantai Cemara, Desa Pisangan, Kecamatan Cibuaya, Karawang, Jawa Barat. Pada PKMU kali ini dihadiri 111 mahasiswa dari berbagai fakultas yang berada di Universitas Negeri Jakarta. Keberangkatan peserta dimulai pukul 10:15 WIB dari Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Karawang.

Sesampainya di Stasiun Karawang, peserta melakukan shalat jumat di masjid terdekat dan makan siang bersama. setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan menggunakan angkot menuju lokasi PKMU. Perjalanan berlangsung selama kurang lebih dua jam. Pukul 16:30WIB peserta sampai di lokasi dan melakukan apel pembukaan. Acara apel pembukaan dibuka oleh ka Aji selaku ketua pelaksana dan ka Ronny sebagai ketua BEM UNJ serta tidak lupa Bapak Udet Darussalam sebagai Kabag Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta.

Setelah melakukan apel pembukaan, peserta dibagikan homestay untuk menginap selama tiga hari dua malam. pada PKMU 2 terdapat banyak agenda yang menarik dan penuh manfaat. Agenda pertama dibuka dengan presentasi dari tiap-tiap kelompok peserta PKMU. Pembahasan mengenai kunjungan ke sepuluh Kementrian Republik Indonesia. antusiasme peserta juga tidak kalah heboh melihat fakta dan isu-isu hangat yang disajikan mengenai kementrian terkait. Selain presentasi kementrian, para peserta juga melakukan presentasi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang berada di UNJ dan pemaparan hasil studi banding organisasi dari kampus luar.

Disamping presentasi yang disampaikan peserta. Materi yang diberikan oleh panitia juga tidak kalah menarik, yakni materi Counter Intelligent yang dibawakan oleh Ka Abdul Aziz, Public Relation oleh Ka Akmal Dicky serta tak lupa mengenal sejarah pergerakan mahasiswa kampus dalam materi Kapita Selekta BEM UNJ. Setelah agenda materi, peserta juga memeriahkan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei dengan mewawancarai para penduduk sekitar dan meminta testimoni mengenai sudah berapa efektif peran pendidikan di Indonesia.

PKMU 2 yang diselenggarakan kali ini tidak hanya menyuguhkan materi teoritis tetapi juga melakukan praktek dengan mengadakan Pengabdian Masyarakat. Pengabdian Masyarakat yang dilakukan peserta dan panitia meliputi bidang pendidikan dan kebersihan lingkungan. Tak hanya para peserta dan panitia warga pun bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan pesisir pantai.

Setelah melakukan pengabdian masyarakat sampailah pada peghujung acara PKMU 2 yang ditutup dengan apel penutupan. Sebelum kepergian dari lokasi tiap-tiap kelompok memberikan kenang-kenangan berupa berbagai macam bingkisan kepada pemilik rumah sebagai tanda terima kasih telah bersedia untuk menerima mahasiswa Universitas Negeri Jakarta selama agenda berlangsung. Setelah acara pembagian bingkisan para peserta dan panitia foto bersama untuk mengenang agenda PKMU 2 yang dilakukan di Desa Pisangan, lalu dilanjutkan untuk keberangkatan pulang.

#PKMUNJ2015
#Leading The Change
#Kontribusi Menginspirasi Untuk Negeri
#HidupMahasiswa

Minggu, 19 April 2015

Pelatihan Kemahasiswaan I



PKMU UNJ

Jakarta, Pelatihan Kepemimpinan Universitas Negeri Jakarta atau biasa disebut PKMU adalah sebuah pelatihan yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Tujuan PKMU sebagai pengkaderan mahasiswa di tingkat Universitas. Pada PKMU tahap 1 diselenggarakan di kampus D, Universitas Negeri Jakarta. Dengan materi yang cukup nikmat untuk dikonsumsi para intelektual muda. Materi pertama disampaikan oleh Kak Defrizal Siregar (Ketua BEM UNJ 2003) dengan tema Manajemen Isu yang dimoderatori oleh Kak Randi Ramdhani (Komandan Pandawa FE UNJ 2014).
Pada materi Manajemen Isu,Kak Defrizal Siregar atau biasa dipanggil Bang Def memaparkan bahwa dalam manajemen isu terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mengolah isu. Manajemen isu penting untuk dipelajari karena dengan berkembangnya teknologi yang berbanding lurus dengan mudahnya penyebaran media menjadikan semua informasi yang beredar belum jelas dan pasti nilai kebenarannya. Masyarakat khususnya kaum intelektual muda haruslah mengetahui dengan cermat dan kritis terhadap informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Bang def menjelaskan bahwa ada langkah-langkah untuk dapat mengelola isu yang terjadi. Yakni:
Pertama, dalam manajemen isu identifikasi semua data merupakan point awal yang harus dilakukan. Setelah diidentifikasi, barulah membuat Plan (rencana), berupa action dan solution. Selanjutnya isu tersebut dapat dijadikan peluang dan juga dapat dijadikan potensi. Sebelum membuat isu, kita harus memilih dan memilah isu yang terdapat di masyarakat apakah isu tersebut harus dtiindak lanjuti atau tidak. Jadi tidak semua isu yang berkembang di dunia nyata ataupun media sosial harus direspon. Tetapi harus diteliti dulu sumbernya agar dapat dipastikan kebenarannya.
Materi yang kedua disampaikan Kak Adam Irham dengan tema Rekayasa Sosial dan dimoderatori oleh Kak Khariz Arighi (Ketua Departemen Advokasi BEM FE UNJ 2015/2016).
Rekayasa Sosial Rekaya sosial merupakan campur tangan atau seni memanipulasi sebuah gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial, bisa berupa kebaikan maupun keburukan dan juga bisa berupa kejujuran, bisa pula berupa kebohongan. Mudahnya Rekayasa Sosial adalah merupakan hal yang tidak asli atau sebuah upaya penipuan atau manipulasi secara halus dalam masyarakat. Rekayasa sosial dibuat dan dikembangkan agar masyarakat dapat mengikuti apa yang diinginkan pemerintah atau negara. Sebagai contoh ialah rekayasa Rekayasa perang AS vs Vietnam, konflik NAZI dengan Yahudi. Rekayasa Sosial tidaklah tercipta dengan sendirinya melainkan didukung dan ditunjang oleh beberapa faktor seperti seorang tokoh, kelompok, media cetak atau elektronik. Dalam rekaya sosial terdapat pelaku dan korban dan tidak memungkinkan menjadi keduanya; korban dan pelaku. Dampak dari rekayasa sosial yakni Tertutup sebuah bukti mana yang asli dan mana yang rekayasa, munculnya krisis kepercayaan, adanya saling curiga dan menutup-nutupi.
Sebagai mahasiwa yang peduli dengan masyarakat haruslah jeli dalam melihat fenomena yang ada, apakah hasil rekayasan ataupun alamiah. Jika terdapat upaya rekaya sosial negatif didalamnya, mahasiswa sebagai kaum intelektual haruslah dapat mengambil tindakan cepat untuk menanggulangi rekayasa yang terjadi.
Agenda Pelatihan berjalan dengan penuh antusias hingga ujung acara. Setelah materi, peserta diberikan penugasan dan pembagian kelompok yang disampaikan oleh Ka Rizky Fajrianto selaku koordinator PKMU 2015.
 

#PKMUNJ2015
#Leading The Change
#KontribusiMenginspirasi Untuk Negeri
#HidupMahasiswa




 

Sabtu, 07 Maret 2015

MAKALAH SISTEM EKONOMI ISLAM




Sistem Ekonomi Islam

Makalah ini dibuat sebagai salah satu tugas dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dra. Rosita Adiani








AHMAD ROKI ROBBANI 5415134250
CHAIRANI SABRINA M 5415136275
TEGUH ANGGARA 5415134217




PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL, FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2014



KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat dan karunia ALLAH Yang Maha Esa, penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.
Makalah yang berjudul “Sistem Ekonomi Islam” merupakan salah satu tugas dalam matakuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Dra. Rosita Adiani.
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun. Saran dan kritik yang membangun dengan terbuka penyusun terima untuk meningkatkan kualitas makalah ini.








         Jakarta, 22 Desember 2013
                                                                       

                                                                            Penyusun







BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG
Sistem ekonomi Islam  merupakan system  ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerjasama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Karena kerjasama meupakan tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT. Jadi Islam mengajarkan kepada para pemeluknyaagar memperhatikan bahwa perbuatan baik (amal sâlih) bagi masyarakat merupakan  ibadah  kepada Allah dan  menghimbau  mereka untuk berbuat sebaik- baiknya demi  kebaikan  orang  lain. Ajaran  ini bisa ditemukan di semua bagian Al-Quran dan ditunjukkan secara nyata dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sendiri.
 Prinsip persaudaraan (ukhuwwah) sering sekali ditekankan dalam Al-Quran maupun Sunnah, sehingga karena itu banyak sahabat menganggap harta pribadi merekasebagai hak milik bersama dengan saudara-saudara mereka dalam Islam. Kesadaran dan rasa belas kasihan kepada sanak keluarga dalam keluarga besar  juga merupakan contoh orientasi sosial Islam yang lain, karena berbuat baik (beramal salih) kepada sanak keluarga semacam itu tidak hanya dihimbau tetapi juga diwajibkan dan diatur oleh hukum (Islam).
 Kerukunan hidup dengan tetanggasangat sering ditekankan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah; di sini kita jugamelihat penampilan kepedulian sosial lain yang ditanamkan oleh Islam. Dan akhirnya, kesadaran, kepedulian dan kesiapan untuk melayani dan berkorban disaat diperlukan demi kebaikan masyarakat keseluruhan amat sangat ditekankan. Ajaran-ajaran Islam pada umumnya dan terutama ayat-ayat Al-Quran berulang-ulang menekankan nilai kerjasama dan kerja kolektif. Kerjasama dengan tujuan beramal saleh merupakan perintah Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Baik dalam masalah-masalah spiritual, urusan-urusan ekonomik atau kegiatan sosial,  Nabi SAW menekankan kerjasama diantara umat Muslim sebagai landasanmasyarakat Islam dan merupakan inti penampilannya.



1.2  TUJUAN
1.2.1 Tujuan Umum
Tujuan pembahasan mengenai Ekonomi Islam di dunia, khususnya masyarakat Indonesia dan pemerintah setempat lebih memperhatikan prinsip-prinsip ajaran agama terutama dalam bidang ekonomi dengan menggunakan system ekonomi Islam. Sehingga bisa masyarakat bisa berakivitas dalam bidang ekonomi sesuai tuntutan syariat yang diridhai oleh Allah SWT.

1.2.2 Tujuan Khusus
Tujuan Manfaat yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah :
  1. Kita dapat membandingkan konsep ekonomi Islam dan ekonomi lainnya.
  2. Mahasiswa dapat Menyebutkan beberapa lembaga ekonomi Islam.
  3. Kita dapat menjelaskan realitas ekonomi umat Islam di Indonesia dan alternative beserta solusinya.
                                                                                                           
1.3  RUMUSAN MASALAH
Adapun masalah yang dibahas pada makalah ini adalah :
1.      Apa pengertian ekonomi Islam?
  1. Apa tujuan dan fungsi dari ekonomi Islam?
  2. Apa saja lembaga-lemabaga yang dinaungi oleh system ekonomi Islam?
  3. Apa perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan komunis?
  4. Bagaimana kondisi perekonomia umat khususnya di Indonesia?


BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN Al-QURAN
Q.S. al-A’raf (7): 128
 “Musa berkata kepada kaumnya: “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesunggunhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa
Pada ayat ini, Allah mengamanatkan bumi serta isinya bagi manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Dan hendaknya manusia meningkatkan ilmu pengetahuan guna menyimak berbagai fenomena yang ada di bumi.
 Q.S. al-Nisa (4): 32 Allah berfirman:
 “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”
Ayat ini, mengisyaratkan bahwa Allah memberi rizki kepada manusia dengan ukuran yang berbeda-beda tergantung usahanya.
Q.S. An-Nisa (4): 29
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S. al-Nisa (4): 29
Melalui ayat ini Allah mengharuskan adanya kejujuran dalam melakukan perdagangan sehingga terciptanya kemaslahatan yang menjadi harapan setiap individu. Masih berkaitan dengan hal diatas, Allah  SWT. berfirman dalam al-Qur’an  Q.S. al-Muthaffifin  (83): 1-3
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
Q.S. al-Baqarah (2): 278
 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”[20].
Kedua ayat tersebut menghendaki adanya kemaslahatan dalam perlakuan perekonomian, tidak dibolehkan menciptakan sistem saling  memaksa kepada pelaku ekonomi lain untuk melakukan sistem tersebut, walaupun ia tahu dirinya akan menjadi korban dari para pelaku riba.
Q.S. al-Baqarah (2): 283
 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan[21].
Ayat ini mengisyaratkan bahwa, pinjaman dibolehkan asal digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi hidup manusia, dan demi terselenggaranya optimalisasi produksi. Karena utang sangata rentan terhadap masalah.
Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang berkenaan dengan system ekonomi Islam.






2.2 PENGERTIAN SINGKAT MENGENAI EKONOMI ISLAM
Berikut pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli, untuk memperdalam pemaknaan pembaca akan pengertian ekonomi Islam yang kami ambil dari berbagai sumber:
1. Yusuf Qardhawi:
“Ekonomi Islam adalah  ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari’at Allah.”
2.  M. Syauqi Al-Faujani:
 Ekonomi Islam merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.”
3. S.M. Hasanuzzaman:
“Ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan  memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”
Adapun secara umum ekonomi Islam  merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105:
“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu.”
Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad  saw:
”Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan.”
(HR.Thabrani dan Baihaqi)



2.3 FUNGSI, PERAN EKONOMI ISLAM
                         2.3.1  Fungsi dan Peran Ekonomi Islam
Fungsi ekonomi Islam dan perannya terhadap perkembangan zaman snagatlah besar, melalui system ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi dna kesejahteraan Negara bisa meningkat. Hal ini tercatat dalam sejarah saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa pada saat itu kota Baghdad yang berada dalam  kepemimpinannya mengalami sesuatu yang sangat menakjubkan  yaitu kesulitan para muzakki (pemberi zakat) mencari penerima zakat. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa telah terjadi sebuah kecemerlangan system ekonomi dalam  mengatur Negara. dan ekonomi Islamlah  satu-satunya yang dapat membuatnya menjadi kenyataan. Adapun  pada masa kini, pertumbuhan ekonomi Negara yang mengambil system ekonomi Islam misalnya Saudi Arabia tidak mengalami kerugian yang berarti saat terjadi krisis moneter pada tahun 90an. Hal ini membuktikan betapa harusnya negara terutama  negara Islam seperti Indonesia untuk menjadikan Ekonomi Syariah sebagai tonggak dasar pertumbuhan ekonomi Negara.
Pada saar ini Peran ekonomi Islam di Indonesiapun mulai mengalami pertumbuhan yang cepat, hal ini ditunjukkan dengan  menjamurnya berbagai macam Lembaga Ekonomi Syariah. Respon  masyarakatpun menyambut baik hal ini, karena dalam ekonomi syariah kedua belah  pihak,  baik pihak pembeli maupun  penjual mendapatkan  keuntungan yang lebih dibandingkan menggunakan ekonomi kapitalisme yang menyuburkan lahan riba.

2.3.2  Manfaat Ekonomi Islam
Mengamalkan ekonomi Islam jelas mendatangkan manfaat yang besar bagi ummat itu sendiri, dengan menggunakan system ekonomi Islam seorang muslim dapat mewujudkan integritasnya sebagai muslim yang kaffah, sehingga Islam tidak lagi parsial. Bila ummat Islam masih bergelut dan mengamalkan ekonomi ribawi, berarti keislamannya belum kaffah sebab ajaran ekonomi Islamnya diabaikan. Selain itu dengan mengamalkan system ekonomi Islam dapat meningkatkan kesejahteraan oranglain karena sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan bagi hasil dan kepedulian terhadap sesama manusia.


           
BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 SISTEM EKONOMI ISLAM
            3.1.1 Definisi dan Sejarah Ekonomi Islam
            Sistem ekonomi Islam jika diterjemahkan ke bahasa arab akan menjadi an nizhôm al iqtishâd al islâmy. Secara harfiah al iqtishâd (ekonomi) berarti qashada: bertujuan dalam suatu perkara, tidak berlebihan, berhemat dalam membelanjakan uang atau tidak boros sebagaimana tertera di buku Lisanul Arab milik Ibnu Manzur. Adapun secara terminologi berarti ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang diturunkan oleh syariat Islam sehubungan dengan al iqtishâd dalam 3 permasalahannya: aqidah, fiqh dan akhlaq.
Dengan bahasa lain bahwasanya istilah ekonomi Islam berarti analisa tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum-hukum syariah. Sebagaimana ketika istilah ekonomi ini disandingkan dengan fiqh akan mengandung analisa perkara perkonomian ditinjau dari segi-segi fiqhnya.
Adapun istilah ekonomi Islam sendiri belum muncul pada zaman Rasul, melainkan baru ada pada akhir dari abad ke-14 hijriah.Tetapi meskipun begitu substansi dari istilah tersebut sudah muncul bersamaan dengan tumbuhnya hukum-hukum Islam. Jadi sistem perkonomian pada zaman ini walau tidak mengenal istilahnya secara terminologi, tetapi pada prakteknya fokus mereka sudah tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan. Fokus-fokus tadi merupakan gambaran spirit dan objek utama dari pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.
Perkembangan selanjutnya dari ekonomi Islam ini kemudian tidak jauh dari sejarah perkembangan fiqh itu sendiri. Hal itu tidak lain karena asas dari ekonomi Islam adalah mu’amalah yang disyariahkan dalam Qur’an dan Sunnah. Tetapi yang perlu dicatat adalah beberapa buku yang memuat tentang perkonomian sebelum Islam masuk ke periode stagnansi sudah banyak dikarang oleh para ulama.


3.1.2 Karakteristik Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak jenis mu’amalah islami tentunya sejalan dan berbanding lurus dengan kaidah-kaidah Islam. Dari sini bias dipastikan bahwa sistem ekonomi Islam mempunyai ruh-ruh dan karakteristik tersindiri. Dr. Dawabah menyebutkan setidaknya ada 5 jenis karakteristik ekonomi Islam, yaitu :


1)      Spirit ketuhanan (Robbaniyah)
Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan. Tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya member kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu.
Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perkonomian. Islam telah mengajarkan bahwa manusia merupakan pemimpin di muka bumi sebagaimana firmanNya “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Kemudian dilanjutkan dengan ayat “Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” Ditambah lagi dengan firmanNya “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya.”
Jelas penuturan ayat-ayat di atas jelas sudah rujukan serta tujuan dari sistem ekonomi islam, yaitu sebuah asas ketuhanan. Sehingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang tentram serta seimbang perkonomiannya.

2)      Keseluruhan (syumûliah)
Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian. Dengan masuknya ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan dalam Islam, maka tidak mungkin ada produsen yang memproduksi barang di dasarkan atas kemauannya saja. Tetapi dia juga pasti mempertimbangkan akan halal dan haramnya. Para produsen tidak juga memproduksi sesuatu yang mengandung hal-hal membahayakan konsumen atau lingkungannya. Dan berbagai perbuatan lainnya akan disesuaikan dengan aspek dan ketentuan yang ada dalam Islam.



3)      Fleksibilitas (murûnah)
Kaidah-Kaidah dalam Islam bersifat shôlihun likulli zamân wa makân. Dengan bahasa yang mudah dipahami adalah bisa diaplikasikan dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan tsawabit (sesuatu yang sudah tetap) serta mutaghayyirat (hal yang masih berubah-ubah) yang berasaskan hal-hal ushul (pokok) dalam agama dan furu’nya (cabang). Dengan model yang disebutkan tadi berbagai macam kejadian bisa disesuaikan dengan hukum-hukum fiqh yang ada
Tapi fleksibilitas yang dimaksud di sini harus lebih ditinjau lagi. Dr. Rif’at Audhy di salah satu bab dalam buku Mausu’atul Hadhoroh al Islamiyah menerangkannya dengan cukup jelas. Fleksibilitas dalam Islam mempunyai sisi yang tidak bisa diterima dan ada yang bisa. Adapun sisi yang tidak diterima yaitu ketika suatu permasalahan bisa dihukumi dengan dua hukum yang berbeda sesuai perbedaan kondisi alias kondisional. Karena yang seperti itu sama saja mengatakan bahwa yang hukum-hukum Islamlah yang menyesuaikan keadaan, dan bukannya keadaan yang merujuk pada hukum Islam. Sedangkan sisi yang bisa diterima adalah ketika syariah yang sholih likulli zaman wa makân ini mampu menghukumi perkembangan zaman.
Dr. Rif’at Audhy menambahkan tentang fleksibilitas dalam Islam dengan bahasan ahkam taklifiyah yang 5. Kemudian beliau menyebutkan bahwa salah satu jenis hukumnya yaitu ibahah adalah sesuatu yang semakna dengan al ‘afwu dalam hadis Rasul
وما سُكّت عنه فهو عفو
Ibnu Taimiyah menyatakan perbuatan seorang hamba itu ada dua jenis: ibadah yang dengannya orang memperbaiki agama mereka dan adat kebiasaan yang dibutuhkan di dunia. Ibadah adalah sesuatu hal. Dengan adanya pokok-pokok syariah, maka kita mengetahui bahwa ibadah yang ditetapkan olehNya tidak akan sah kecuali dengan ketentuan yang ditetapkan syariah. Adapun adat adalah hal yang biasa dilakukan oleh manusia di dunia, maka unsur pokoknya adalah tidak adanya larangan (al ashlu fîhi ‘adamul hazhr) kecuali yang telah dilarang olehNya.
Dengan kaidah yang disebutkan maka kebanyakan perkara yang ada di ekonomi Islam berasaskan ibâhah atau al ‘afwu. Maka dari penjelasan singkat Dr. Rif’at tadi semakin memperluas ranah perkonomian Islam dengan menganggapnya ada pada asas ibâhah.
4)      Keseimbangan (tawâzun)
Islam dan berbagai aspek hidupnya selalu berdasarkan keseimbangan antara dua sisinya. Sebagaimana keseimbangan antara dunia dan akhiratdan juga keseimbangan antara iman dan perekonomian serta keseimbangan antara boros dan  kikir. Islam juga memberi keselarasan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan materi dengan memberi porsi yang sesuai antara keduanya.


Hal penting lain dari konsep keseimbangan ini adalah sebuah sikap yang tidak condong pada kapitalis ataupun sosialis. Islam punya kedudukannya sendiri dalam hal ini, yaitu berada di antara keduanya dengan tidak menafikan kepemilikan individual ataupun kepemilikan sosial sebagaimana yang akan dibahas lebih dalam di bab lain dari makalah ini. Islam memiliki batasan-batasannya sendiri antara kepentingan negara dan individual dalam ekonomi sehingga dapat menyeimbangkan antara keduanya.
Asas dari kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan individual karena hal itu dianggap sesuatu yang fitrah dalam Islam. Karena kepemilikan individual ini merupakan pemeran utama dalam kinerja produksi. Sedangkan kepemilikan umum baru dianggap pada saat-saat tertentu sehingga memaksa negara untuk turun tangan dalam menyelesaikannya. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan konsep kapitalisme yang benar-benar meniadakan peran negara dalam mekanisme ekonomi. ataupun konsep sosialisme membangun asas perkonomian mereka atas kepemilikan umum yang malah mengurangi gairah untuk berproduksi.
Rumusan kapitalis dan sosialis memang sangat berbeda denga Islam yang mengatur hubungan antara individual dan negara dalam ranah perkonomian. Islam menyatakan bahwa keduanya itu saling melengkapi, dimana setiap dari keduanya mempunyai denah aplikasi masing-masing hingga tidak bertentangan. Selain itu keduanya merupakan kutub yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam menjadi kewajiban negara dan individual secara bersamaan.
Dengan begini setidaknya batasan antara kebebasan dan intervensi pemerintah dalam mekanisme ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, negara bukanlah suatu unsur yang bertentangan ataupun pengganti dari unsur lain, melainkan unsur pelengkap. Seperti melakukan hal-hal yang sepertinya agak sulit dilakukan secara individu layaknya perbaikan jalan, jembatan, dll. Bahkan posisi negara terkadang menjadi sangat penting layaknya saat kekurangan lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan di suatu daerah.
Jelas sudah bahwa intervensi negara dalam ekonomi Islam tidaklah sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan individual. Bahkan ia menjadi unsur pelengkap untuk menciptakan maslahat umum. Hal itu bisa disaksikan lagi dengan adanya kewajiban zakat yang dikeluarkan oleh individual untuk selanjutnya dikelola oleh negara. Di sini didapati bukan saja keseimbangan antara negara dan individu, tapi juga keseimbangan dan kemerataan putaran harta. Sehingga pada akhirnya tidak tercipta jurang pemisah yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin.




5)      Keuniversalan (‘âlamiyyah)
Konsep keuniversalan ini sudah ada sejak diutusnya Rasul ke atas bumi, karena tidak lain diutusnya Rasul adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Keuniversalan ekonomi Islam semakin terasa jelas setelah datangnya krisis global yang melanda AS dan belahan negara lain pada tahun 2008. Karena sejak saat itu beberapa negara barat mulai menerapkan ekonomi Islam. Bahkan salah satu yang pertama kali menerapkannya adalah vatikan sendiri sebagaimana yang ditegaskan dalam salah satu surat kabar resmi milik mereka yang bernama L’osservatore Romano edisi 6 Maret 2009.
Selain itu Vincent Beaufils pimpinan redaksi Challenge, sebuah majalah Prancis menuliskan sebuah artikel yang mempertanyakan moral dalam sistem ekonomi kapitalis. Hal itu tak jauh beda dengan yang diucapkan Roland Laskine, pemimpin redaksi majalah Le Journal des Finance. Dia menuliskan sebuah artikel berjudul “apakah Wall Street siap untuk menerima prinsip-prinsip hukum Islam?” Tulisan ini bermula dari pendapat dia tentang pentingnya penerapan hukum Islam di ranah perkonomian untuk meredam krisis yang terjadi di penjuru dunia.

3.1.3 Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam
                       
Maksud penciptaan manusia memang tidak lain untuk beribadah kepada Sang Pencipta, sebagai mana juga dieperintahkan untuk memakmurkan bumiNya dengan adil. Maka dari itu Allah telah menyiapkan bumi ini agar bisa dimanfaatkan dan menjadikan manusia sebagai pemimpin di atas bumi itu agar dapat memanfaatkan segala yang ada. Dari prinsip penciptaan dan konsep kepemimpinan manusia di atas bumi setidaknya bisa ditarik benang merah untuk membangun prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu: kepemilikan ganda (kepemilikan individual dan kepemilikan umum), kebebasan berkonomi, serta mengayomi kepentingan umum.. Tetapi di sini penulis berusaha fokus pada masalah kepemilikan ganda (kepemilikan individual dan kepemilikan  umum) yang bertentangan dengan sosialis maupun kapitalis.
1.      Kepemilikan Individual
Manusia diciptakan dengan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak akan keluar dari fitrah tersebut. Hal itu sesuai dengan dengan firmanNya surat  ar Rum ayat 30 “30.  Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” Kemudian ada sebuah hadits yang juga berbicara tentang hal yang sama “Tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi.”
Ketika fitrah yang dimaksudkan adalah hal yang mencakup segala aspek kehidupan, maka apa sebenarnya fitrah manusia dalam hal keuangan dan perkonomian? Allah berfirman dalam surat al ‘Adiyat ayat 8 “Dan Sesungguhnya dia sangat bakhil Karena cintanya kepada harta.” Meskipun para ahli tafsir mempunyai perbedaan pendapat tentang hakekat dari ‘berlebihan’ dalam hal kecintaan mereka ini, tapi perbedaan itu tidak begitu jauh, yang intinya manusia itu menyukai harta. Dalam Shohih Muslim disebutkan “Andai kata seorang anak Adam mempunyai 2 lembah yang berisi harta, niscaya mereka akan mencari yang ketiga.”
Berlandaskan dari nash yang disebutkan di atas, maka syariah memberi jawaban untuk fitrah dari model ekonomi Islam, yaitu kepemilikan individual. Tetapi kepemilikan individual di sini tidak sama  sebagai mana yang ada pada kapitalisme yang malah menjerumuskan manusia pada kecintaan materi.  Maka kepemilikan individual dalam Islam memiliki batas-batas, ketentuannya, serta kewajibannya sendiri yang nantinya akan saling melengkapi dengan kepemilikan umum sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelum ini.
Al Qur’an juga menerangkan dalam beberapa ayat yang menisbahkan harta kepada individual, diantaranya adalah “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.”  Atau ayat lain “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu.”.  Jika dihitung, maka setidaknya kita akan mendapatkan 54 ayat yang menisbahkan harta kepada individual, dan itu belum termasuk bentuk kalimat yang tidak langsung.
Kepemilikan individual yang sudah dijelaskan di atas sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip kepemilikan mutlak yang dinisbahkan kepada Sang Pencipta Alam. Atau dengan kata lain bahwa pemilik haqiqi sebenarnya Allah. Disebutkan dalam firmanNya “Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah?”   Maka Dialah Sang Pemilik yang mempunyai segalanya tanpa batasan dan ketentuan. Adapun posisi dan fungsi manusia tidak lain hanyalah sebagai khalifah di atas bumi.
Tidak adanya pertentangan antara kepemilikan haqiqiNya dengan kepemilikan individual manusia sebagai khalifah di atas bumi ini tidak jauh beda dengan kepemilikan ilmu yang dinisbahkan kepadaNya juga. Allah mempunyai sifat al milku (kepemilikan) dan juga sifat al ‘ilmu, ar rahmân dan berbagai macam sifat lainnya. Sebagaimana manusia memiliki al ‘ilmu dan ar rahmân dengan karakteristiknya sebagai ‘yang diciptakan’ dan bukan Yang Menciptakan. Maka dari itu tidak mungkin kita sifati manusia dengan al ‘ilmu yang dimiliki Sang Pencipta. Kita menyandarkan suatu sifat kepada manusia tidak lain berdasarkan pada sesuatu parsial, dan bukan keuniversalan dari sifat tadi karena sifat-sifat tersebut tidak lain adalah milikNya semata.
2.      Kepemilikan Umum
Dr. Robi’ Mahmud Ruby menerangkan yang dimaksud dengan kepemilikan umum dalam Islam yaitu segala sesuatu yang bukan merupakan kepemilikan individual. Di sini Dr. Robi’ membagi kepemilikan individual menjadi:
a.       Kepemilikan negara
Dr. Robi’ menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan negara di sini bisa diartikan layaknya kepemilikan individual milik negara. Maka yang termasuk dalam golongan ini adalah berbagai firma serta perusahaan atau lembaga-lembaga lain yang mana seorang pemimpin negara atau pejabat pemerintahan mempunyai hak dalam mengelolanya. Tentunya hak ini berasaskan maslahat dari rakyat sang pemimpin tersebut. Sedangkan Dr. Dawabah menambahkan bahwa yang termasuk dalam golongan ini nantinya bisa menjadi sumber pemasukan untuk baitul mal yang kemudian pemerintah menggunakannya untuk hal-hal yang mengandung maslahat umum.
b.      Kepemilikan majemuk dari masyarakat
Sudah maklum bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa orang atau individu. Maka yang dimaksudkan dengan kepemilikan majemuk ini adalah segala jenis sumber daya yang bisa dipergunakan oleh majemuk dari masyarakat dimana tidak ada satu individu yang boleh memilikinya secara pribadi. Diantaranya adalah jalan, air, api, rumput lapang, jembatan dan sumber daya lain yang sejenisnya. Maka dalam bahasa lain bisa diartikan bahwa kepemilikan majemuk di sini adalah sumber daya yang dihasilkan tanpa adanya ikut campur satu orang pun di dalamnya. Selain itu sumber-sumber tersebut bisa didapatkan dengan mudah, ditambah lagi bahwa wujudnya adalah sesuatu yang primer bagi kalangan majemuk.
Ada sebuah atsar yang sangat pas untuk menggambarkan posisi pemimpin dari pada kepemilikan umum ini. Umar bin Khattab berkata “barang siapa yang ingin meminta harta (umum) maka hendaklah ia datang padaku. Karena sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan aku penjaga (khâzin) baginya.” Dari ungkapan yang singkat ini setidaknya dapat diambil dua hal. Yang pertama adalah tugas seorang khalifah, yaitu menjaga serta mendistribusikan harta tadi dengan adil. Yang kedua bahwasanya pemerintahan tidak berkepentingan untuk ikut andil dalam masalah produksi. Tugas pemerintah tidak lain memberi pengarahan dan peninjauan.
Inilah sistem Islam yang memadukan antara kepemilikan individual dan kepemilikan umum serta membuat batasan dan aturan antara keduanya. Diantara kelebihannya adalah seputar penetapan zakat, kharraj, jizyah, usyur,  dan lain sebagainya. Dan era kegemilangan Islam pada zaman abbasiyah, khususnya di bawah kepemimpinan Harun ar Rasyid tidak lepas dari peletakan dasar ekonomi Islam yang matang dan rapi serta pelaksanaannya yang penuh amanat. Bahkan diantara syarat untuk menjadi pegawai pajak adalah baik agamanya, amanat, menguasai ilmu fikih dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al Kharraj milik Abu Yusuf.
Tidak heran dengan ketetapan-ketetapan finansial yang berasaskan agama dalam buku al Kharraj menjadikan umat Islam pada masa Abasiyah merasakan kemakmuran yang dahsyat. Tercatat bahwa dari pajak kharraj saja pada masa Harun ar Rasyid mencapai 7 juta dirham dan kemudian meningkat pesat pada masa al Mu’tashim menjadi 30 miliar dirham. Itu baru dihitung dari segi kharraj tanpa memasukkan sumber pendapatan lain dari berbagai macam jenis keuangan publik seperti zakat dan lain sebagainya.


3.2 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM EKONOMI ISLAM
            Sistem perekonomian ummat manusia tersebut perlu diatur sedemikian rupa sebab hal ini adalah merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat ditawar-tawar keberadaannya. Seluruh ummat manusia di mana dan kapan saja dia berada, pastilah akan mengalami dan berinteraksi dengan orang lain dalam rangka system perekonomian ini. Sebab hal ini adalah merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup umat manusia.
Sistem perekonomian tersebut banyak macam ragamnya baik yang diatur secara langsung oleh Allah swt, maupun yang telah ada sebelumnya, namun keberadaannya dilegitimasi oleh ajaran agama. Sistem-sitem perekonomian tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Badan Amil Zakat
Badan Amil Zakat adalah merupakan sebuah lembaga keagaamaan yang beregerak dalam bidang perekonomian yang salah satu tugas pokoknya adalah mengentaskan masyarakat khususnya ummat Islam dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Pembentukan lembaga ini adalah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat diharuskan dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar potensi ummat Islam dalam bentuk zakat, infaq dan shodaqah dapat diberdayakan secara maksimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dirasa sangat penting sebab zakat, infaq dan shodaqah adalah merupkan potensi ummat Islam yang dapat komplementer dengan pembangunan nasional, sebab potensi zakat, infaq dan shodaqah apabila dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan mendatangkan dana yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan Negara.
2.  Badan Perwakafan Nasional
Wakaf   merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang cukup dikenal di Indonesia, namun satu hal yang sangat disayangkan lembaga ini belum memberikan kontribusi yang  signifikan bagi keberlangsungan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan karena wakaf sebagai aset berharga ummat Islam dan sangat potensial, belum dimanfaatkan  secara maksimal dan belum menghasilkan secara optimal. Potensi wakaf yang sangat besar  tersebut kalaupun telah dikelola sebahagiannya, namun pengelolaan tersebut belum bersifat produktif, sehingga dengan demikian maka jadilah harta-harta wakaf itu dalam bentuk lahan tidur yang tidak dapat menghasilkan secara ekonomis.
3.  Baitul Maal Wat Tamwil
Baitul Maal wat Tamwil adalah merupakan sebuah lembaga Negara yang bergerak dalam bidang penampungan harta ummat Islam dan Negara. Semua dana yang terkumpul apakah itu dari pajak maupun dari yang lainnya, kesemuanya dikumpul pada lembaga yang disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil. Baitul Maal Wat Tamwil ini adalah semacam Kas Negara ataupun Departemen Keuangan pada zaman modern yang bertugas menyimpan dan mengelola keuangan Negara sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada public secara transfaran dan akuntable.
Baitul Maal Wat Tamwil adalah pertama sekali diprakarsai oleh Rasulullah saw sebagai sebuah lembaga keuangan Negara pada abad ketujuh masehi yang mempunyai tugas yakni semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Negara. Status harta pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian dalam batasan-batasan tertentu, pemimpin negara dan pejabat lainnya menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan peribadinya. Hal ini tentu berada di luar jalur dan ketentuan yang berlaku.
Pada masa pemerintahan Rasulullah saw, Baitul Maal bertempat di Masjid Nabawi yang ketika itu dipergunakan sebagai kantor pusat Negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan perbendaharaan Negara tidak disimpan di Baitul Maal sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di lapangan terbuka. Namun harta Negara seperti uang dan lain sebagainya yang dapat disimpan, ditempatkan di Baitul Maal yang adalah merupakan perbendaharaan dan Kas Negara.
4.  Bank Syariah
Perbankan  syariah adalah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Islam yang adalah merupakan sebuah lembaga baru yang amat penting danm strategis peranannya dalam mengatur perekonomian dan mensejahterakan umat Islam. Kehadiran lembaga perbankan bukan hanya dapat mengatur perekonomian masyarakat, akan tetapi kehadirannya dapat juga menghancurkan perekonomian sebuah Negara sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia decade delapan puluhan dan sembilan puluhan.
Oleh karena itulah maka diperlukan  perbankan yang berorientasi syariah sehingga dapat melindungi uang si penanam modal dan juga memberikan keuntungan bagi si pemiunjam modal. Pada keduanya terjalin hubungan yang sinergis dan saling menguntungkan, serta kesepakatan bersama apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan  bersama. Apabila terjadi keuntungan, maka sesungguhnya hal itu mudah diatur, akan tetapi apabila terjadi kerugian ataupun jatuh pailit, maka timbullah percekcokan. Dalam kaitan dengan ini, hukum Islam telah memberikan aturan main yang saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.
Bank Islam ataupun Bank Syariah sebagaimana disebutkan oleh Fuad Mohammad Fakhruddin adalah bank dimana kebanyakan pendirinya adalah orang yang beragama Islam dan seluruhnya atau sebahagian besar sahamnya kepunyaan orang Islam sehingga dengan demikian maka kekuasaan dan wewenang baik mengenai administrasi maupun mengenai yang lainnya terletak di tangan orang Islam.
Sedangkan menurut Karnaen A. Parwaatmadja, Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.
Dari definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Islam ataupun Bank Syariah adalah bank yang mana seluruh atau sebahagian besar sahamnya milik orang Islam dan beroferasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan syariah Islam (al-Quran dan al-Sunnah) yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.
5.  Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah ataupun disebut juga bank perkreditan rakyat yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. BPRS ini dapat dibentuk dengan badan hukum berupa Perseroan terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Daerah.
6.  Asuransi Syariah
Asuransi dalam Islam lebih dikenal dengan  istilah takaful yang berarti saling memikul resiko di antara sesama orang Islam, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar  tolong menolong dalam kebaikan dimana masing-masing mengeluarkan dana/sumbangan/derma (tabarruk) yang ditunjuk untuk menanggung resiko tersebut. Takaful dalam pengertian tersebut sesuai dengan surat al-Maidah (5) : 2 “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Asuransi seperti ini disebut dengan Asuransi Syariah.
Asuransi Syariah sebagaimana tersebut di atas mempunyai prinsip-prinsip pokok sebagai berikut :
1.Saling bekerjasama dan saling membantu.
2.Saling melindungi dari berbagai kesusahan.
3.Saling bertanggungjawab.
4.Menghindari unsur gharar, maysir, dan riba.
7.  Obligasi Syariah
Obligasi Syariah adalah suatu  kontrak perjanjian tertulis yang bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan  tertentu serta membayar sejumlah manfaat secara priodik menurut akad.
Perbedaan mendasar antara Obligai Syariah dan Obligasi Konvensional adalah terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan di awal transaksi jual beli, sedangkan pada obligasi syariah saat perjanjian jual beli tidak ditentukan besarnya bunga, yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

Obligai syraiah sebagaimana tersebut di atas dapat dibagi kepada jenis-jenis obligasi syariah sebagai berikut :
1.         Obligasi Mudharabah, yaitu obligasi yang menggunakan akad mudharabah (akad kerjasama antara pemilik modal / sahohibul maal / investor yang menyediakan dana penuh 100 % dan tidak boleh aktif dalam pengelolaan usaha dan pengelola / mudhorib / emiten mengelola harta secara penuh dan mandiri dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
2.         Obligasi Ijarah, yaitu obligasi berdasarkan akad ijarah (suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian) artinya pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan obyek dengan manfaat tertentu dan membayar imbalan kepada pemilik obyek. Dalam akad ijarah disertai adanya perpindahan  manfaat tetapi tidak perpindahan kepemilikan.
8.   Pegadaian Syariah
Pegadaian syariah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn. Rahn secara bahasa berarti at-tsubut (tetap), al-dawam (kekal), dan al-habas (jaminan). Secara istilah rahn berarti menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan hutang dengan dasar bisa diambil kembali oleh orang yang berhutang setelah dia mampu menebusnya.
Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut telah berdiri dan beroperasi di Indonesia pada 9 Kantor wilayah, 22 pegadaian unit syariah, dan 10 kantor gadai syariah. Jumlah pegadaian tersebut masih jauh dari mencukupi dan memadai sebab jumlah itu baru 2,9 % dari total 739 perum pegadaian cabang di seluruh Indonesia. Idealnya di mana ada perum pegadaian, maka di situ pula ada perum pegadaian syariah, sehingga tersedia alternative pilihan bagi masyarakat.
9.  Reksadana Syariah
Salah satu produk investasi yang sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan syariah adalah reksadana. Produk investasi ini bisa menjadi alternativ yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relativ kecil.
Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manejer investasi sebagai wakil shohibul maal, maupun antara manejer investasi sebagai wakil shohibul maal dengan pengguna investasi. Reksadana syariah dan reksadana konvensional sebenarnya hampir sama pengertian dan bentuknya, hanya saja berbeda dari sisi pengelolaan, kebijaksanaan invesatasi, akad, pelaksanaan investasi dan pembagian keuntungan.

10.   Badan Arbitrase Syariah Nasional
Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah suatu badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk menyelesaaikan perkara perbankan di luar pengadilan umum.
Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana tersebut di atas memiliki tujuan sebagai berikut :
1.Menyelesaikan perselisihan-perselisihan / sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian / islah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat al-Nisa ayat 128 dan al-Hujurat ayat 9.
2.Meneyelasaikan sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam.
3.Menyelesaikan kemungkinan adanya sengketa di antara bank-bank syariah.
4.Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, jasa, industri dan lain sebagainya.

3.3 PERBEDAAN EKONOMI ISLAM DENGAN EKONOMI KAPITALIS 
Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak haya pada hal-hal yang bersifat aplikatif. Namun mulai dari fasafahnya sudah berbeda. Di atas falsafah yang berbeda ini dibangun tujuan, norma dan prinsip-prinsip yang berbeda. Hal ini karena keyakinan seseorang mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dalam konteks yang lebih luas, keyakinan juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan.
Dalam sistem kapitalis, Tuhan dipensiunkan (retired God). Hal ini direfleksikan dalam konsep “laissez faire” dan “invisible hand”. Dari falsafah ini kita bisa melihat tujuan ekonomi kapitalis hanya sekadar pertumbuhan ekonomi. Asumsinya dengan pertumbuhan ekonomi setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi demi tercapainya kepuasan individu.
Begitu pula dengan norma-norma ekonomi. Karena peran Tuhan sudah ditiadakan, semua hal diserahkan kepada individu. Akibatnya dalam sistem kapitalis kepemilikian individu menjadi absolut. Norma-norma yang dibangun berdasarkan pada individualisme dan utilitarianisme. Setiap barang dianggap baik selama bernilai jual. Tidak ada batasan ataupun norma yang jelas, baik dan buruk diserahkan kepada individu masing-masing. Dari sinilah kerusakan berawal. Terjadi kedzaliman terhadap sesama manusia, ketimpangan ekonomi dan sosial, perusakan alam, dan sebagainya. Semuanya terjadi demi meraih kepuasan individu tanpa dibatasi oleh norma-norma agama.
Falsafah ekonimi Islam secara umum dapat dilihat dari surat al-Muthaffifin ayat 1 sampai 6. Allah berfirman: 1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 5) Pada suatu hari yang besar. 6) (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
Dengan falsafah tersebut, dalam konsep kepemilikan misalnya, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Abdul Sami’ al-Mishri dalam Pilar-Pilar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) merinci konsep kepemilikan. Pertama, kepemilikan hanya ada dalam area yang tidak menimbulkan kedzaliman bagi orang lain. Kedua, tidak semua barang bisa dimiliki individu. Barang-barang yang menyangkut kebutuhan orang banyak tidak bisa dimiliki, seperti padang rumput, sumber air dan sumber energi. Ketiga, terdapat hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh seorang muslim, dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah (zakat, infak, shadaqah, dan sebagainya). Keempat, kepemilikan harus didapatkan dengan jalan halal.

3.4 REALITAS  EKONOMI UMAT ISLAM DI INDONESIA
Dalam kehidupan ekonomi, sistem bunga atau riba mendominasi persendian ekonomi dunia dimana dunia Islam secara terpaksa atau sukarela harus mengikutinya. Riba’ yang sangat zhalim dan merusak telah begitu kuat mewarnai ekonomi dunia, termasuk dunia Islam. Lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, WTO dll. mendikte semua laju perekonomian di dunia Islam. Akibatnya krisis ekonomi dan keuangan disebabkan hutang dan korupsi menimpa sebagian besar dunia Islam.
Namun disisi lain perkembangan sistem ekonomi syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik. Apalagi kondisi ini terjadi di saat bangsa Indonesia ditimpa oleh krisis multidimensi, yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997, yang hingga saat ini masih berkepanjangan.
Sektor perbankan syariah misalnya, sebelum tahun 1998 di Indonesia hanya terdapat satu bank umum yang beroperasi berdasarkan sistem syariah. Maka pasca 1998, bank-bank umum yang beroperasi berdasarkan sistem syariah tumbuh dan berkembang, sehingga di Indonesia kini terdapat kurang lebih sekitar sepuluh bank umum syariah. Belum lagi ditambah dengan puluhan bank perkreditan syariah yang beroperasi di tingkat kecamatan di berbagai wilayah negara Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya sektor perbankan syariah merupakan bukti semakin tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang ekonomi. Apalagi fakta membuktikan bahwa bank syariahlah yang relatif mampu bertahan di tengah serbuan badai krisis ekonomi, meskipun kalau dilihat dari persentase volume usaha perbankan syariah, maka nilainya masih relatif kecil yaitu sekitar 0, 23 persen.

Begitu pula dengan perkembangan sektor zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam. Kesadaran sebagian umat Islam untuk menunaikan zakat semakin besar. Zakat kini tidak dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, zakat juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan “the have” kepada golongan “the have not”. Kekhawatiran dan ketakutan bahwa zakat akan mengecilkan dan mereduksi capital formation masyarakat sangat tidak beralasan. Bahkan pengeluaran 2,5 % zakat dari capital stock perekonomian setiap tahun, akan mampu menyimpan 27,5 % dari setiap tambahan dalam capital stock untuk mempertahankan perekonomian pada level sebelumnya (lihat Muhammad Akram Khan dalam Issues in Islamic Economics). Hal ini mengindikasikan tingginya perhatian dalam pembentukan struktur permodalan dalam masyarakat.
Institusi zakat harus pula didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang termasuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat. Seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, harus memiliki komitmen yang kuat akan hal ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran pun akan mampu diminimalisir. Apalagi kita menyadari bahwa angka pengangguran yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu sekitar 40 juta orang atau 18 % dari keseluruhan total penduduk. Kita perlu banyak belajar kepada negara Malaysia didalam mengelola masalah zakat. Malaysia adalah contoh negara yang berhasil didalam menjadikan zakat sebagai institusi yang mampu mereduksi tingkat kemiskinan, sehingga berdasarkan data Badan Zakat negara tersebut, jumlah orang miskin Malaysia kini hanya tinggal 10 ribu orang saja. Tentu dengan kriteria kemiskinan yang berbeda dengan Indonesia. Kita berharap dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka segala potensi zakat di Indonesia yang mencapai 6,3 triliun rupiah per tahunnya (menurut perhitungan Dr KH Didin Hafidhuddin, ulama pakar zakat) akan dapat dioptimalkan. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mampu memerankan dirinya sebagai pengelola zakat yang tidak hanya bersifat amanah, tetapi juga bertanggung jawab, transparan, dan profesional. Bagi pemerintah sendiri pun, pembiayaan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat melalui dana zakat akan lebih baik bila dibandingkan dengan kebijakan deficit financing.
Sektor-sektor usaha lainnya, seperti asuransi syariah, koperasi syariah, BMT (Baytul Maal wat Tamwiil), juga semakin berkembang, dan bahkan kini telah merambah sektor pasar modal. Dibukanya Jakarta Islamic Index juga membuktikan bahwa ekonomi syariah memiliki pangsa pasar tersendiri dan memiliki propek yang sangat strategis kedepannya.







BAB 4
PENUTUP
4.    SIMPULAN
Sistem ekomi Islam mempunya peluang  yang sangat berpengaruh dalam usaha dalam rangka mengurangi kemiskinan yang demikian menggurita, diperlukan sebuah gerakan nyata dan implementatif. Salah satu upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan (jagoannya orang miskin) tersebut adalah melalui ekonomi syariah, tepatnya lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, disarankan untuk menunjak keefektifan dalam rangka mengurangi kemiskinan tersebut, maka pemerintah baik pusat dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan bermacam-macam program yang diluncurkan bisa mensenergikan dengan lembaga keuangan syariah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertimbangan lembaga keuangan syariah memiliki jaringan yang baik ke pusat-pusat kemiskinan, profesional, dan amanah.





DAFTAR PUSTAKA